jump to navigation

Gubernur Kepri Ditahan KPK Maret 1, 2010

Posted by 4riesibaran1 in Uncategorized.
Tags: ,
trackback

JAKARTA-Gubernur Kepri Ismeth Abdullah langsung ditahan KPK seusai diperiksa untuk pertama kalinya sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan mobil pemadam kebakaran (damkar) OB, Senin (22/2). Ismeth dijerat dengan pasal berlapis. Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Johan Budi SP mengatakan penahanan Ismeth Abdullah untuk kepentingan penyidikan. “Penahanan IA ini untuk kepentingan penyidikan,” kata Johan Budi dalam jumpa pers di Gedung KPK tadi malam.

Ismeth dititipkan KPK di Rumah Tahanan (Rutan) Cipinang, Jakarta Timur. Sesuai ketentuan, Ismeth akan menjadi tahanan titipan KPK di Rutan Cipinang selama 20 hari dan dapat diperpanjang 20 hari lagi sebelum dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor untuk diadili.

Johan mengatakan Ismeth Abdullah diduga menyalahi aturan dengan melakukan penunjukan langsung pengadaan enam unit damkar saat menjadi Ketua Otorita Batam (OB). Itu berarti KPK juga menyidik pengadaan empat unit damkar Morita type ME-5 tahun 2004, selain dua unit damkar tahun 2005.

Dalam pengadaan keenam unit damkar ini, kata Johan, kerugian negara diduga mencapai Rp5,4 miliar dari nilai total pengadaan sebesar Rp19 miliar. Selain pengadaannya dilakukan tanpa proses tender, harga keenam damkar ini diduga juga digelembungkan (mark up).

Dalam kasus ini, kata Johan, Ismeth diduga telah memperkaya diri sendiri dan/atau orang lain. Ia juga diduga menyalahgunakan wewenang dengan memerintahkan pimpinan proyek untuk melaksanakan pengadaan keenam damkar tersebut dengan cara penunjukan langsung PT Satal Nusantara.

Oleh karena itu, Ismeth dijerat Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, jo Pasal 64 KUHP terkait perbuatan tindak pidana berlanjut.

Pada pasal 2 ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit Rp200 juta dan paling banyak Rp1 miliar. Pada ayat 2 disebutkan, dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu pidana mati dapat dijatuhkan.

Sementara, pada pasal 3 disebutkan bahwa, setiap orang yang dengan sengaja menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun dan atau denda paling sedikit Rp50 juta dan paling banyak Rp1 miliar.

Nilai Politis

Ismeth yang ditetapkan sebagai tersangka Desember tahun lalu datang ke Gedung KPK untuk menjalani pemeriksaan sekitar pukul 08.00 WIB. Padahal, ia dijadwalkan baru diperiksa pukul 10.00 WIB. Akibatnya, kehadirannya luput dari perhatian pers.

Saat masih menjalani pemeriksaan, tanda-tanda Ismeth akan ditahan sudah tampak ketika mobil tahanan nomor polisi B 8593 WU disiapkan di depan Gedung KPK. Saat keluar gedung sekitar pukul 17.55 WIB, Ismeth langsung menaiki mobil itu untuk dibawa ke Rutan Cipinang. Penyidik KPK mengikutinya dengan menggunakan mobil lain. Tidak terlihat ada keluarga maupun pejabat Provinsi Kepri yang mengantar Ismeth ke Rutan Cipinang.

Sesaat sebelum memasuki mobil tahanan, Ismeth yang terlihat sangat lelah, menuding penetapan dirinya menjadi tersangka hingga penahanannya penuh kejanggalan dan bersifat politis karena dilakukan berdekatan dengan pelaksanaan Pilkada Kepri. “Banyak kejanggalan. Bayangkan penetapan tersangka pada saat pilkada. Kemudian, penahanan hari ini pada saat pendaftaran, jadi aneh,” kata Ismeth.

Ismeth menegaskan tidak menerima satu rupiah pun terkait kasus ini dan pengadaan damkar di OB tidak dilakukan berdasarkan radiogram Mendagri seperti kasus di daerah lainnya. “Saya tak terima sesen pun. Tak ada radiogram dalam pengadaan di Batam. Ini pengadaan langsung. Kasus ini dipolitisasi,” ujar Ismeth yang mengenakan safari berwarna coklat tua dan peci hitam.

Ketika ditanya mengenai keterlibatan mantan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Hari Sabarno, Ismeth sekali lagi mengatakan jika OB yang dipimpinnya saat itu membeli mobil damkar karena kebutuhan, bukan karena ada perintah Mendagri melalui radiogram. “Badan Otorita Batam bertanggung jawab terhadap presiden langsung,” ujar Ismeth.

Kuasa hukum Ismeth, Tumpal Halomoan Hutabarat mengatakan kliennya menolak untuk menandatangani berita acara penahanan karena merasa tidak terlibat.

Menurut Tumpal, Ismeth dan keluarga sama sekali tidak menyangka akan langsung ditahan pada pemeriksaan pertama. Ia mengatakan akan mengajukan penangguhan penahanan kliennya pada hari Selasa ini.

Sama seperti Ismeth, Tumpal juga menuding banyak kejanggalan dan nuansa politis dalam penetapan kliennya sebagai tersangka hingga penahanannya. Kejanggalan itu, kata Tumpal, makin terlihat dari keputusan KPK yang langsung menahan kliennya pada pemeriksaan pertama. Padahal, kata dia, Ismeth tidak memiliki catatan buruk karena belum pernah diadili sebelumnya. Menurut Tumpal, biasanya KPK melakukan penahanan setelah tiga kali pemeriksaan.

Tumpal mengatakan, Ismeth tidak mengetahui detail pengadaan damkar ini karena memerintahkan Deputi Bidang Administrasi dan Perencanaan (Adren) OB, Kepala Biro Umum dan pimpinan proyek (pimpro) untuk menanganinya. “Tak ada kaitan dengan radiogram. Pengadaan murni kebetulan perusahaan yang sama sesuai kebutuhan riil pengadaan. Ismeth hanya menyetujui,” jelasnya.

Dalam pengadaan itu, OB membeli dua mobil pemadam kebakaran dari PT Satal Nusantara milik Hengky Samuel Daud tahun 2005. PT Satal menerima pembayaran sebesar Rp10,7 miliar dari OB. Uang itu dimaksudkan untuk pembayaran dua unit mobil pemadam kebakaran, yakni Morita type ME-5 seharga Rp2,12 miliar dan tipe ladder truck Morita type MLF4-30 seharga Rp10,35 miliar.

Dasar pembelian dua mobil damkar itu di antaranya surat Ketua OB yang diteken Ismeth tertanggal 1 Maret 2005. PT Satal Nusantara tanpa melalui tender ditunjuk sebagai rekanan OB dalam pengadaan itu. Akibatnya, khusus untuk Otorita Batam saja kerugian negaranya mencapai Rp2,08 miliar. (sm/dtc/vv/ant/bt/sal)

Komentar»

No comments yet — be the first.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: