jump to navigation

Pers Release Kasus Prita Desember 10, 2009

Posted by 4riesibaran1 in Hak Asasi Manusia.
Tags: ,
trackback

Sehubungan dengan peringatan hari Hak Asasi Manusia (HAM) se-dunia dan perkembangan terakhir terhadap kasus yang menimpa Ibu Prita Mulyasari, Fakultas Hukum Universitas Riau Kepulauan memberikan pandangan sebagai berikut :
1. Fakultas Hukum Universitas Riau Kepulauan ikut prihatin dan simpati yang mendalam atas kasus hukum yang menimpa ibu Prita Mulyasari. Awalnya Prita Mulyasari, digugat oleh Rumah Sakit (RS) Omni Internasional, Tangerang, Banten, dikenai Pasal 310 dan Pasal 311 tentang pencemaran nama baik oleh penyidik kepolisian, namun sesampainya di kejaksaan, pasal yang disangkakan terhadap Prita Mulyasari, ditambah dengan Pasal 27 jo Pasal 45 UU ITE dengan ancaman penjara selama enam tahun.
2. Hakim yang menangani kasus Prita Mulyasari vs RS Omni Internasional sebaiknya mempelajari tiga alasan mengapa tuntutan yang berlandaskan pasal 27 ayat 3 UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) itu harus dibatalkan. Sebab, definisi informasi dan dokumen elektronik dalam pasal UU ITE itu butuh penjelasan dan menunggu Peraturan Pelaksana (PP) yang masih dirancang Depkominfo dan baru selesai tahun depan.
Ayat yang digunakan untuk landasan tuntutan adalah pasal 27 ayat 3 berbunyi:
“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Eletronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”.
3. Karena Peraturan Perundang-undangannya belum ada, maka semua tuntutan berdasarkan pasal 27 ayat 3 batal demi hukum. Sebab, peraturan mengenai Sistim Elektronik harus ada jika ingin mentransmisikan informasi dan/atau dokumen elektronik seperti yang disebut pada pasal 27 ayat 3.
4. Kasus Prita adalah bentuk pelanggaran atas hak-hak kebebasan informasi, hak untuk menyatakan pendapat, yang merupakan hak-hak asasi paling mendasar yang dilindungi oleh Konstitusi dan UU HAM dan berbagai ratifikasi Konvensi Internasional seperti Sipol, ECOSOC dan CEDAW.
5. Kasus Prita adalah preseden buruk atas penegakan HAM dan demokrasi di Indonesia.
6. Jangan gunakan UU ITE sebagai eksekutor kebebasan berpendapat, karena UU sejatinya untuk melindungi kepentingan rakyat
7. Harapan semoga Kasus Prita membuka mata para pejabat dinegeri ini untuk berbenah dari hulu ke hilir dalam proses penegakan hukum.

Demikian siaran pers ini disampaikan. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Batam, 10 Desember 2009

Hos Arie R Sibarani, S.H., M.H.
Dekan Fakultas Hukum Universitas Riau Kepulauan

Komentar»

No comments yet — be the first.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: