jump to navigation

Mengurai Benang Kusut KPK-Polri-Kejaksaan (Persaingan Institusi, Ilusi Konspirasi dan Rekomendasi) November 20, 2009

Posted by 4riesibaran1 in Uncategorized.
trackback

Perseteruan tiga institusi penegak hukum semakin memuncak antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)-Polri dan Kejaksaan, semua merasa benar, dan yakin tidak bersalah, bahkan petinggi tiga institusi sudah mengangkat sumpah baik dihadapan pengadilan maupun media publik, mengapa ini bisa begitu kompleks, hingga masyarakat menjadi terpana, bagaimana mungkin, lembaga hukum yang harusnya saling bersinergi untuk pengakan hukum malah menjadi saling ‘bunuh’, siapa yang diuntungkan?
Penulis mencoba mengurai benang kusut perseteruan tiga institusi KPK-Polri-Kejaksaan. Polemik KPK-Polri dan Kejaksaan berawal pertengahan Maret 2009 Nasrudin Zulkarnaen ditembak mati setelah main golf di modernland, Tangerang. Tidak lama berselang awal Mei 2009 ketua KPK Antasari Azhar ditahan oleh pihak kepolisian. Dalam pemeriksaan polisi, Antasari mengungkapkan setelah lepas nanti ia akan jadi orang pertama yang mengatakan KPK tak diperlukan lagi. Penulis menduga Antasari sengaja ditanam ditubuh KPK untuk melemahkan dari dalam.
Usaha pelemahan terhadap komisi antikorupsi ternyata tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga di negara lain seperti Korea Selatan, Nigeria, dan negara di Eropa Timur. Komisi Antikorupsi Korea Selatan yaitu KICAC (Korean Independent Commission Againts Corruption) dibubarkan oleh Presiden terpilih Lee Myung Bak pada 2008. KICAC dilebur dengan komisi negara lainnya menjadi ACRC oleh Lee Myung Bak yang pro terhadap kalangan pengusaha/bisnis. Pemerintah Korea Selatan menganggap KICAC mengganggu hubungan antara Pemerintah dengan pengusaha.
Di Nigeria, Ketua Economic and Financial Crime Commission Nigeria, Nuhu Ribadu, dipaksa mundur dari jabatannya oleh Pemerintah Nigeria karena sepak terjangnya dalam mengungkap kasus korupsi besar. Salah satu penyebab Nuhu Ribadu dipaksa mundur adalah karena tindakannya dalam memerangi korupsi di kalangan politisi Nigeria yang terkenal korup. Salah satu yang pernah dijebloskan oleh Nuhu Ribadu adalah mantan Gubernur Negara Bagian Delta yang dikenal memiliki kedekatan dengan Presiden Nigeria, Umaru Yar`Adua.
Pertengahan bulan Juni 2009 Antasari menyerahkan testimoni dugaan pemerasan untuk digunakan oleh polisi menjerat Bibit dan Chandra. Terlepas dari benar atau tidaknya testimoni tersebut menurut penulis apa yang dilakukan oleh Antasari sangat kontraproduktif bagi KPK, seolah-olah ingin mempertontonkan sebuah sinetron yang tidak pernah ada habisnya. Sinetron yang penuh dengan konflik institusi antara KPK-Polri dan Kejaksaan bukan lagi konflik individu antara Antasari dengan Nasrudin atau pun Antasari dengan Susno Duadji Kabareskrim Mabes Polri.
Akhir bulan Juni 2009 Presiden SBY menilai kedudukan KPK menjadi seperti superbody. “Terkait KPK, saya wanti-wanti benar, power must not go unchecked. KPK ini sudah power holder yg luar biasa. Pertanggungjawabannya hanya kepada Allah. Hati-hati.” Sebuah pernyataan yang menurut penulis sangat provokatif. Atas dasar itu kemudian Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mengaudit keuangan KPK. KPK merupakan buah dari reformasi politik 1998, yang mulai diperkenalkan konsepnya sejak masa BJ Habibie.
Lembaga ini dibentuk karena penyakit korupsi dipandang sudah demikian akut dan kronis, tanpa polisi dan kejaksaan mampu mengatasinya. KPK merupakan lembaga independen, tidak di bawah kendali presiden. Undang-undang memang mengakui KPK sebagai “superbody”, lembaga yang cenderung superior dan dengan kewenangan serta independensi lebih dibanding polisi atau kejaksaan. Presiden tidak bisa mengintervensi kerja KPK, sebaliknya bisa mengintervensi polisi dan kejaksaan.
Pada awal September 2009 Polri memanggil delapan pejabat KPK untuk diperiksa, seminggu kemudian 9 September 2009 KPK menyelidiki keterlibatan petinggi polri berinisial SD dalam kasus penggelapan Century. Kurang dari seminggu sejak pengumuman KPK, Mabes Polri bergerak cepat Bibit dan Chandra ditetapkan sebagai tersangka. Menurut penulis disinilah letak benang kusut polemik antara KPK-Polri. Polri bekerja tidak profesional, terlalu reaktif. Penetapan tersangka dilakukan terburu-buru, pertanyaannya apakah sebuah testimoni cukup dijadikan alat bukti?
Menurut penulis testinomi yang dibuat Antasari tidak cukup dijadikan dasar penetapan status tersangka Bibit dan Chandra. Jadi jangan heran kemudian Antasari menyangkalnya kemudian. Ke depan tugas Polri sangat berat, karena penetapan status tersangka yang berujung penahanan terhadap Bibit dan Chandra menjadi bumerang bagi Polri. Masyarakat semakin tidak percaya terhadap institusi Polri, padahal Polri adalah pintu gerbang penegakkan hukum. Polri yang langsung bersentuhan dengan masyarakt. Jika masyarakatnya tidak percaya pada Polri? Tidak ada fakta dan bukti memadai dalam kasus Bibit dan Chandra oleh karenanya kasus itu sebaiknya dihentikan. Mereka yang terlibat dikenakan sanksi.
Kemudian pada tanggal 21 September 2009 Presiden SBY menerbitkan Keppres No. 74/P/2009 tentang Pemberhentian Sementara Bibit dan Chandra. Tanggal 23 September Presiden meneken pembentukan tim khusus yg terdiri atas 5 orang untuk menjaring pimpinan sementara KPK. Di sini tampak sekali SBY menunjukkan bahwa dirinya peduli terhadap pemberantasan korupsi, bahkan sampai membentuk Tim Pencari Fakta, tapi itu semua sia-sia karena tidak ada tindakan konkret SBY.
Presiden Malah mengembalikan hasil rekomendasi TPF ke Polri dan Kejaksaan. Hal tersebut membuat masyarakat semakin tidak percaya terhadap pemerintahan SBY. Survei Lingkaran Survey Indonesia menunjukkan persepsi negatif terhadap presiden meningkat menjadi 64%, dibandingkan minggu lalu yang jumlahnya masih sebesar 53,85%. Presepsi negatif juga timbul karena Partai Demokrat menjadi satu satunya partai besar yang tidak ikut dalam Hak Angket Bank Century.
Fraksi partai lain sudah bersama memperjuangkan hak angket itu, seperti PDIP, Hanura dan partai koalisi pemerintahan (PKS, PAN, PPP). Terkait hak angket penulis menilai DPR selama ini telah meremehkan aspirasi dan kepentingan publik, dari kasus hak angket sebelumnya seperti kasus impor beras. Dalam hal ini, jika angket itu hanya sekadar pemanis, maka hampir pasti publik akan bereaksi keras. Sangat tinggi risikonya jika hak angket hanya pemanis politik
Terkait soal rekomendasi penulis punya beberapa catatan penting pertanyaannya adalah apakah Tim 8 melakukan tugas melebihi batas wewenangnya sebagai tim pencari fakta. Apakah Tim 8 melanggar etika dengan berkoar-koar sebelum menyampaikan temuannya kepada presiden sebagai pemberi tugas. Rekomendasi itu menyebabkan presiden berada dalam posisi sulit maju kena mundur kena. Kontroversi yang muncul ini menyebabkan muncul suara untuk mengabaikn saja rekomendasi Tim 8. Melakukan pemanggilan-pemanggilan dianggap melebihi batas wewenang.
Rumor mengenai “pelemahan KPK agar dana Bank Century tidak terungkap” semakin menguat dengan pernyataan Wiliardi Wizar bahwa ia diminta bersaksi untuk menjaring ketua KPK, Antasari. Sementara rumor adanya dana Bank Century yang mengalir ke tim kampanye salah satu pihak semakin sering disuarakan oleh pengamat, LSM dan orang partai. Presiden semakin tidak diuntungkan oleh rumor negatif yang semakin luas itu.
Sebelum tulisan ini ditutup penulis mencoba mengingatkan Skandal Bank Century bisa berujung pada pemidanaan para pemegang kebijakan saat pencairan dana talangan Rp 6,7 triliun kepad bank tersebut. Yakni Gubernur BI saat itu Boediono, Menteri Keuangan saat itu Sri Mulyani dan Sekretaris KSSK Raden Pardede. Pengusutan skandal Bank Century tidak boleh melupakan tiga nama deposan terbesar di bank yang merupakan hasil merger dari tiga bank, Bank Pikko, Bank Danpac dan Bank CIC itu.
Ketiganya adalah Arifin Panigoro, Budi Sampoerna dan Hartati Murdaya. Ketiga pengusaha kakap itu sampai saat ini masih berkelit menyimpan dana di Bank Century dan ikut menikmati kucuran dana itu. Karena perseteruan ketiga institusi antara KPK-Polri-Kejaksaan hanya kulit luarnya saja dari persoalan yang sebenarnya. Ketiga pengusaha itu harus bertanggung jawab atas pengucuran dana talangan sebesar Rp6,7 triliun kepada Bank Century.
Sebagai penutup tulisan ini penulis menyarankan agar SBY harus mampu menjelaskan segamblang mungkin berbagai persoalan yang kini tengah menjadi perhatian masyarakat, mulai dari kisruh antara KPK-Polri-Kejaksaan, sampai skandal Bank Century. Kedua, SBY harus bisa mengendalikan lembaga-lembaga penegak hukum yang berada di bawah komandonya, Polri dan Kejaksaan Agung. Jangan sampai kedua lembaga itu mengambil tindakan yang dapat memperkeruh suasana.
Ketiga, lembaga yang berseteru; KPK, Polri dan Kejaksaan, juga harus semakin meningkatkan koordinasi. Tujuannya satu, penanganan kasus-kasus hukum, khususnya tindak pidana korupsi, dapat lebih terarah dan fokus. SBY juga harus sungguh-sungguh merespon desakan publik agar dua pimpinan lembaga itu diganti. Kasus Pimpinan KPK nonaktif Bibit dan Chandra harus menjadi momentum untuk mendorong reformasi institusi penegak hukum. Oleh: Hos Arie R Sibarani, S.H., M.H. Dekan Fakultas Hukum Universitas Riau Kepulauan

Komentar»

1. Pasang Iklan - November 22, 2009

Rekomendasi yang diserahkan oleh TPF kepada presiden SBY hari selasa kemarin merupakan temuan2 tim 8 ketika mendengarkan langsung keterangan2 dari berbagai intitusi yang sekarang sedang kisruh…
dimana pokok dari permasalahan ini adalah tentang kasus Kriminalisasi KPK yang dilakukan oleh 2 institusi negara ini..

ketika tim 8 menyerahkan rekomendasi hasil temuan tersebut, presiden SBY tidak langsung menanggapinya, tatapi presiden memberikan pernyataan bahwa beliau akan mengeluarkan keputusan hari senin besok..
keputusan presiden ini tentunya sangat ditunggu oleh banyak pihak dan kalangan, dan tentu saja masyarakat luas yang sangat ingin tahu apa keputusan presiden SBY ini.

semoga saja keputusan pak SBY nanti bisa menjadikan titik terang akan dibawa kemana jalur Hukum dinegeri kita ini.
Iklan


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: