jump to navigation

Evaluasi 7 Perda Harus Libatkan Masyarakat Maret 20, 2009

Posted by 4riesibaran1 in Uncategorized.
Tags: , ,
trackback

KALIANDA – Rencana mengevaluasi 7 paket peraturan daerah (perda) tentang retribusi yang diwacanakan Pemkab Lamsel mulai mendapat sorotan tajam dari komisi B DPRD Lampung Selatan. Meskipun memberi sinyal mendukung penyesuaian retribusi 7 perda tersebut, namun para wakil rakyat ini meminta pungutan yang dikenakan pada objek pajak tersebut tidak memberatkan rakyat.

Anggota Komisi B DPRD Lamsel, Hi Komirudin Lc mengatakan, langkah pemkab untuk menyesuaikan tarif memang harus mendukung karena ideal untuk mengevaluasi penyesuaian harus dilakukan paling tidak 5 tahun sekali. Hanya saja dalam memberlakukannya ia menyarankan tidak dilakukan sepihak melainkan perlu masukan dari masyarkat selaku objek pajak yang akan dikenakan nantinya.

“Jangan hanya minta persetujuan dari menteri saja, persetujuan rakyat selaku objek pajak juga harus diminta,” terangnya via ponsel Minggu (1/3).

Ia mengatakan, soal wacana menyesuaikan tarif retribusi pada sejumlah perda eksekutif yang akan dilakukan harus pula digunakan standarisasi kemampuan yang ada pada masyarakat.

”Jadi dalam hal ini jangan hanya memikirkan ambisi menaikan tarif dalam upaya peningkatan PAD tapi juga harus memikirkan kemampuan rakyat sebagai objek retribusi tentunya,” tambahnya.

Komisi B sendiri mengaku akan mempelajari terlebih dahulu penyesuaian 7 perda eksekutif terlebih dahulu bila rancangannya telah diserahkan kepada DPRD. ”Kita tinggu saja sampai eksekutif berkoordinasi dengan kita, akan kita pelajari dahulu tentunya,” terang Komirudin lagi.

Senada, Sekretaris Komisi B DPRD Lamsel, Taufiq David, S.E., menyikapi rencana evaluasi 7 perda eksekutif tersebut, sebaiknya harus melibatkan masyarakat sebagai objek pajak untuk dimintai pertimbanganya. Meskipun sinyal ini positif untuk peningkatan pendapatan daerah. Namun perlu juga dimintai pendapat masyarakat.

“Bila hal ini telah sampai ditingkat pansus, DPRD akan meminta pendapat masyarakat, sehingga mereka bisa terlibat soal wacana penyesuaian perda retribusi yang dilakukan pemerintah kabupaten,” jelasnya.

Legislator asal partai PDI Perjuangan ini menjelaskan langkah positif pemkab dalam melakukan evaluasi perda yang tidak sesuai lagi dengan perkembangan perekonomian harus didukung penuh. Ini mengingat standar evaluasi perda harus dilakukan telah menjadi aturan dari pemerintah. ”Tujuannya sama yaitu untuk menyesuiakan dengan kondisi perekonomian, sehingga perlu ada evaluasi perda yang mulai usang tersebut,” jelasnya.

Sebelumnya, kepala Bagian Hukum Pemkab Lamsel, Mery Suryadi, S.H., mengatakan, pemkab berencana akan mengevaluasi 7 perda eksekutif yang telah diberlakukannya. Ini dilakukan untuk menyesuaikan peraturan saja karena hampir rata-rata usia perda tersebut telah lebih dari 5 tahun.

”Soal evaluasi dan penyesuaian 7 paket perda tersebut masih kita konsultasikan ke Depdagri dan Departeen keuangan. Bila mendapat persetujuan semuanya akan kita godok secepatnya,” jelasnya.

Untuk diketahui 7 Perda yang akan dievaluasi tersebut di antaranya perda tentang pungutan retribusi ruko, izin bangunan, retribusi rumah makan dan hotel dan retribusi reklame. (Beny Candra)

Komentar»

No comments yet — be the first.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: