jump to navigation

Perbedaan Tafsir UU Picu Ketidakpastian Februari 27, 2009

Posted by 4riesibaran1 in Uncategorized.
trackback

BANDAR LAMPUNG (Lampost): Wakil Bupati Lampung Selatan terpilih Risman Sesunan mengatakan kesimpangsiuran terkait pemilihan wakil bupati muncul karena ada perbedaan dalam menafsirkan undang-undang.

Pasal 35 Ayat (2) UU No.32/2004 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan jika terjadi kekosongan jabatan wakil kepala daerah yang sisa masa jabatannya lebih dari 18 bulan, kepala daerah mengusulkan dua calon untuk dipilih dalam rapat paripurna DPRD berdasar pada usul parpol atau gabungan parpol pengusung dalam pilkada. “Ada tiga penafsiran yang mencuat kini,” kata Risman Sesunan saat berkunjung ke kantor redaksi Lampung Post, Kamis (26-2).

Pertama, penafsiran 18 bulan dihitung sejak pelantikan bupati pengganti, kedua, sejak dimulainya pembahasan tata tertib pemilihan, dan ketiga, sejak pelaksanaan pemilihan di DPRD. “Kalau penafsiran ketiga, artinya terpilihnya saya tidak sah. Tapi mengapa pemerintah pusat tidak sejak awal memberi warning,” kata dia.

Menurut Risman, pemerintah pusat melalui Gubernur seharusnya mengambil sikap sebelum pemilihan jika ada masalah hukum. Namun, lanjut dia, hingga pemilihan selesai, Gubernur tidak membuat surat resmi terkait Pilwabup Lamsel. “Kalau Mendagri menafsirkan pemilihan telah melewati batas waktu, saya bersama partai pendukung akan mengajukan analisis hukum.”

Selain perbedaan penafsiran undang-undang, Pilwabup Lamsel masih menyisakan persoalan seputar keabsahan paripurna DPRD. Wakil Ketua DPRD Lamsel, Irwan, mengatakan pemilihan sesuai dengan tata tertib umum DPRD.

Ia menerangkan dalam Pasal 7 Ayat (6) dan Bab X Pasal 13 disebutkan hal-hal yang tidak diatur dalam pedoman rapat paripurna bisa dilanjutkan dengan dihadiri setengah dari anggota Dewan yang hadir ditambah satu. “Paripurna dihadiri 26 dari 44 anggota Dewan. Itu kan sudah lebih dari separo ditambah satu,” kata Irwan yang mengambil alih pimpinan sidang.

Secara terpisah, Ketua DPRD Lamsel Sumadi berkukuh paripurna itu cacat hukum. “Rapat Panmus dan paripurna tidak kuorum. Untuk sampai pada tahap separo ditambah satu anggota Dewan, harus dibahas lebih dahulu,” kata dia. n AAN/AL/U-1(lampungpos)

Komentar»

No comments yet — be the first.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: