jump to navigation

Massa Amak Raja Gelar Aksi Februari 14, 2009

Posted by 4riesibaran1 in Uncategorized.
Tags: ,
trackback

KALIANDA (Lampost): Ratusan massa Aliansi Masyarakat Anti-Korupsi Rakyat Jelata (Amak Raja) Lampung Selatan menggelar unjuk rasa di Kejaksaan Negeri (Kejari) Kalianda, Pemkab, dan kantor DPRD setempat, Kamis (8-1). Mereka membeberkan kebobrokan oknum pejabat Pemkab setempat yang melakukan dugaan korupsi.

Amak Raja yang merupakan gabungan Keluarga Mahasiswa Pelajar Kalianda (KMPK) Jakarta, Himpunan Pemuda Lampung Jakarta (Himpala), Persatuan Mahasiswa Lampung (Permala) Jakarta, Kerukunan Kekeluargaan Masyarakat Kalianda (KKMK) Jakarta, KMPK Yogyakarta, Himpunan Mahasiswa Lampung Selatan (Himals), Kampak Lamsel, Lelos Kalianda, dan FM2LS menuntut Kejari Kalianda melakukan pemeriksaan terhadap oknum pejabat setempat yang merugikan uang rakyat tersebut.

Dalam orasinya, Ketua Amak Raja A. Ruslanudin mengatakan pendapatan Kabupaten Lamsel dari tahun ke tahun kian bertambah besar. Menurut dia, pendapatan pada 2007 berkisar Rp729,3 miliar dan tahun 2008 mencapai Rp735,3 miliar lebih. Namun, dana yang digunakan untuk kesejahteraan rakyat tersebut banyak yang diselewengkan.

“Lamsel yang dulu makmur dan kaya akan hasil bumi. Tapi, kini masuk dalam kabupaten miskin di Indonesia,” kata Ruslanudin.

Ruslanudin membeberkan oknum pejabat yang menindas dana untuk kesejaheraan rakyat tersebut, mereka yang mengatur dan mengelola keuangan. “Sekkab, KBPKD, kadispenda, kadis PU, kadishut, kadis DKP, sekwan, kabawasda, kabag umum, asisten, dan bendahara keuangan, yang suka mengelola uang rakyat tidak transparan. Sehingga, pembangunan dan bantuan lebih dominan jatuh ke tangan pejabat dan kroni-kroninya,” ujar dia.

Walau melanggar hukum, ujar Ruslanudin, untuk aman dari dugaan korupsi, oknum pejabat tersebut sengaja memberikan honor dan bantuan kepada pejabat dan instansi lain.

Ia mencontohkan penyalahgunaan anggaran yang melanggar hukum di tahun 2005, tunjangan anggota DPRD Lamsel Rp5,5 miliar, tunjangan operasional dan biaya penunjang kegiatan bupati dan wakil bupati Rp4,1 miliar, tunjangan pejabat Rp5,1 miliar, dan dana darurat tahun 2007 yang tidak jelas Rp8 miliar.

“Masih banyak lagi, uang negara yang dihambur-hamburkan oknum pejabat tersebut untuk keuntungan dan kepentingan kelompoknya,” ujarnya.

Soal Dispenda, Ruslanudin menduga dinas tersebut telah menggelapkan uang rakyat Rp6,6 miliar sepanjang 2003. Rinciannya Rp575,9 juta pengenaan upah pungut atas penerimaan bagi hasil PPH Pasal 21, PKB-BPHTB, dugaan penyimpangan penggunaan insentif atas penerimaan bagi hasil sewa royalti pertambangan umum PBB-KB, dan pajak ABT/AP pada Distamben Rp913,3 juta, dugaan manipulasi PAD dan jasa giro pada APBD 2003 Rp3,1 miliar, dan penggelapan pendapatan pemungutan migas tahun 2003 Rp2 miliar.

“Dugaan korupsi yang berakibat merugikan uang rakyat juga terjadi di Dinas PU, DPK, Dinas Kehutanan, dan Dishub,” paparnya.

Menurut dia, perbuatan yang memboroskan, melanggar ketentuan, melawan hukum, dan merugikan keuangan negara tersebut telah dilaporkan Amak Raja ke pihak penegak hukum, seperti KPK, Mabes Polri, Kejakgung, Kejati, Polda Lampung, Polres Lamsel, dan Kejari Kalianda.

“Kami menunggu hasil dari para penegak hukum dalam melakukan penyelidikan, penyidikan, dan pemeriksaan terhadap oknum pejabat yang terlibat korupsi tersebut,” ujarnya.n AL/D-1

Komentar»

No comments yet — be the first.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: