jump to navigation

Menggugat Kekosongan Wakil Bupati Lamsel Februari 13, 2009

Posted by 4riesibaran1 in Uncategorized.
Tags: , ,
trackback

Burhanuddin dan Agus Fadli

Dosen STIH Muhammadiyah Kalianda

Pada 9 Januari 2009, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah Kalianda mengadakan Diskusi Publik dengan tema Kekosongan wakil bupati Lampung Selatan (quo vadis kepemimpinan Lampung Selatan). Narasumber diskusi tersebut adalah Armen Yaser, salah seorang pakar hukum tata negara dari Universitas Lampung.

Dalam diskusi tersebut terungkap, kekosogan jabatan wakil kepala daerah disebabkan political will Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan (Lamsel) yang sangat lamban menyikapi persoalan kekosongan jabatan tersebut.

Dalam pandangan Armen, tidak ada alasan Bupati Lampung Selatan (Wendy Melfa) tidak mengisi kekosongan wakil bupati Lampung Selatan. Penolakan pengisian kekosongan Wakil Bupati merupakan penghinaan terhadap lembaga legislatif dan merupakan pelanggaran undang-undang.

Konsultasi ke Depdagri hanya merupakan penghambatan dan pemborosan waktu. Armen mencontohkan Kabupaten Sekayu, yang akan melaksanakan pemilihan wakil bupati pada 21 Januari mendatang, tanpa berkonsultasi kepada Mendagri. Sebab itu, sudah seharusnya kekosongan bupati harus segera disisi karena sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Apa yang diungkapkan Armen cukup menarik dicermati. Mengapa Bupati Lampung Selatan tidak serta-merta mengisi kekosongan tersebut? Apa yang menjadi alasan Bupati sehingga terkesan sangat lamban mengambil kebijakan menentukan calon-calon wakil bupati?

Saudara Yusdiyanto dalam tulisannya di Lampung Post tanggal 30 Desember 2008 berjudul Pengisian Jabatan Wakil Kepala Daerah, mengatakan ada tiga alasan yang menyebabkan lambannya proses pemilihan wakil kepala daerah. Pertama, pertarungan politik antarpartai atau gabungan partai pengusung wakil kepala daerah tidak pernah mencapai kompromi. Kedua, stigma atau anggapan yang muncul bahwa posisi jabatan wakil bukan sesuatu yang penting dan tidak perlu diisi karena hanya sebagai pembantu kepala daerah.

Ketiga, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kurang konsisten dan/atau tidak mengindahkan peraturan perundang-undangan ataupun keputusan yang telah dibuat untuk melaksanakan pemilihan wakil kepala daerah.

Apa yang ditulis Yusdiyanto bila dikaitkan dengan kekosongan wakil bupati yang terjadi di Kabupaten Lampung Selatan tentu sangat berbeda. Mengapa? Kasus yang terjadi juga berbeda.

Di Kabupaten Lampung Selatan, calon wakil bupati yang diusung partai politik/gabungan partai politik sudah jelas, yaitu Irsanuddin Sagala diusung dari Partai Golkar, Irwan diusung Partai Serikat Indonesia, Risman Susunan diusung Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Rusli Isya diusung Partai Demokrat. Kemudian alasan kedua, soal stigma masyarakat; Lampung Selatan sudah jelas menginginkan adanya wakil bupati. Hal ini terbukti adanya pertemuan Forum Musyawarah Masyarakat Lampung Selatan (FM2LS) dengan Bupati dan DPRD Lampung Selatan pada 5 dan 8 Januari 2009 yang mempertanyakan kekosongan wakil bupati.

Demikian juga DPRD Lampung Selatan (melalui panlih), tanggal 17 Desember 2008 telah menyampaikan calon-calon wakil bupati kepada Bupati Lampung Selatan. Namun, Bupati Lampung Selatan cenderung lamban menyikapi persoalan kekosongan Wakil Bupati dengan alasan tidak ada dasar hukum yang kuat untuk menentukan dari empat calon tersebut menjadi dua calon, serta harus menempuh mekanisme dengan berkonsultasi dengan Mendagri (hasil konsultasi FM2LS tanggal 5 Januari 2009).

Alasan yang disampaikan Bupati Lampung Selatan, menurut penulis, sebetulnya sekadar merupakan kehati-hatian seorang pemimpin yang berlebihan, berkaitan dengan penetapan prosedur operasional standar (standard operating procedures–SOP), yang kita kenal dengan istilah petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis). Padahal mekanisme pengisian kekosongan jabatan wakil bupati sudah jelas diatur baik dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 maupun dalam Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 28/DPRD-LS/2008 tentang Penyesuaian Keputusan DPRD Kabupaten Lampung Selatan tentang Peraturan Tata Tertib Pemilihan Pengganti Jabatan Wakil Bupati Lampung Selatan masa jabatan 2005–2010.

Pasal 24 Ayat (4) UU Nomor 12 Tahun 2008 menyatakan pengisian kekosongan jabatan wakil kepala daerah dari partai poitik dan gabungan parti selambat-lambatnya 60 hari sejak bupati dilantik. Demikian juga dalam Keputusan DPRD Nomor 28/DPRD-LS/2008 Pasal 6 Ayat (2) dinyatakan calon pengganti jabatan wakil bupati hanya dapat dicalonkan dari gabungan partai politik yang mencalonkan pasanangan bupati dan wakil bupati (pasangan H. Zulkifli Anwar dan H. Wendy Melfa).

Kemudian pada Ayat (4) menyatakan partai yang tergabung dalam gabungan partai politik sebagaimana Ayat (2) di atas, berhak mencalonkan satu calon pengganti jabatan wakil bupati. Bupati menyampaikan dua nama calon pengganti jabatan wakil bupati yang telah memenuhi persyaratan kepada pimpinan DPRD untuk dipilih dalam rapat paripurna (Ayat [5]).

Ketentuan di atas jelas memberikan landasan hukum yang kuat bagi bupati menetapkan calon jabatan wakil bupati tersebut. Namun, kenyataannya sudah tujuh bulan lebih jabatan wakil kepala daerah (wakil bupati) masih kosong. Sebab itu, tidak ada alasan bagi Bupati Lampung Selatan mengatakan tidak ada aturan hukum jelas di dalam penetapan calon wakil bupati.

Dilema kekosongan wakil bupati Lampung Selatan, menurut hemat penulis, sebenarnya tidak perlu terjadi dan berlarut-larut kalau saja Bupati dan DPRD Lampung Selatan mempunyai political will terhadap pengisian kekosongan jabatan tersebut. Bagaimanapun, Bupati mempunyai kompentensi kuat dalam penentuan pengisian kekosongan wakil bupati. Sebab itu, dalam menyikapi kekosongan wakil bupati tersebut perlu segera diambil langkah-langkah.

Pertama, DPRD Lamsel segera menyikapi lebih kosisten persoalan kekosongan wakil kepala daerah. Calon-calon wakil kepala daerah (wakil bupati) yang diajukan atau diusulkan parpol atau gabungan parpol oleh panitia pemilih (panlih) yang dibentuk DPRD, yang telah disampaikan pada Bupati pada 17 Desember 2008 segera disikapi serius agar ditetapkan menjadi dua calon untuk dipilih melalui rapat paripurna DPRD.

Ini perlu keberanian, kekompakan, serta konsistensi Dewan sebagai lembaga legislator dan wakil rakyat. DPRD dapat saja menggunakan hak-haknya (hak angket, hak interplasi) apabila Bupati tidak menjalankan kewajiban yang diamanatkan undang-undang.

Di sisi lain, pemahaman rasa tanggung jawab (sense of responsibility) seorang pemimpin (bupati) dalam menjalankan amanat undang-undang juga sangat diperlukan. Seorang pemimpin harus memiliki dan memahami rasa tanggung jawab (sense of responsibility) dengan ketulusan budi dan nurani yang tanggap akan rasa keadilan (sense of justice) kepada masyarakat. Bukankah pengisian kekosongan jabatan wakil kepala daerah merupakan amanat undang-undang?

Sebab itu, tidak ada alasan untuk tidak melaksanakannya. Kecongkakan kekuasaan selalu berbarengan dengan penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power) yang menjerumuskan penegakan hukum ke lembah kenistaan dan kelaliman.

Kedua, perlu adanya kelompok masyarakat seperti FM2LS, Himals untuk mengajak semua elemen masyarakat (guru, mahasiswa, petani, pengusaha/pedagang, alim ulama, LSM, pers, dan lain-lain) berdiskusi bahwa wakil bupati merupakan hal yang sangat penting dalam melaksanakan perencanaan, pelaksanaan program-program pembangunan di daerah. Dengan demikian, kekosongan seorang wakil bupati akan membawa dampak kerugian bagi masyarakat. Dan menekankan kepada stakeholder untuk menjalankan roda pemeritahan yang good gevernment, dengan segera memilih wakil bupati tanpa mengulur-ngulur waktu, dan membuang energi dan biaya yang berlebihan.

Komentar»

No comments yet — be the first.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: