jump to navigation

Soal Pilwabup Bupati-DPRD Disarankan Duduk Satu Meja Februari 6, 2009

Posted by 4riesibaran1 in Uncategorized.
Tags: , , ,
trackback

KALIANDA – Berlarut-larutnya proses pengisian jabatan wakil bupati Lampung Selatan, disikapi fraksi-fraksi secara beragam dari dalam lembaga DPRD sendiri. Ini disebabkan antara eksekutif dan legislatif dinilai saling ego dan membenarkan pendapat masing-masing hingga menghambat proses pilwabup saat ini.

Sekretaris Fraksi Kebangkitan Bangsa Lampung Selatan, Muslihun, S.Sos., menilai perlunya persamaan persepsi antar pimpinan DPRD dan bupati, terkait pengisian jabatan wakil bupati, sehingga proses ini tidak lagi terhambat.

”Cara inilah yang bisa menemukan akar persoalan karena kedua belah pihak tentunya punya argumentasi masing-masing dalam proses pengisian jabatan wabup Lamsel,” terangnya.

Meskipun tahapan pilwabup telah bergulir, wakil ketua Komisi A DPRD Lamsel ini menyarankan untuk menghentikanya sejenak dengan duduk satu meja antara keduanya (Bupati dan DPRD-Red). ”Kalau tahapan yang telah ditetapkan merupakan jadwal yang dibuat panlih bukan bagian dari tatib yang telah dibentuk. Jadi, dalam hal ini tidak harus mengikuti ketetapan waktu, karena yang terpenting antara keduanya sudah satu persepsi,” tandasnya.

Ia mengkhawatirkan bila tidak adanya komunikasi antara kedua belah pihak justru akan menghambat tahapan yang terus bergulir waktunya. ”Bila sudah begini tentu masyarakat dan cawabup yang akan dirugikan oleh persoalan politik ini,” lanjutnya.

Senada dikatakan Ketua Fraksi PDIP, DPRD Lamsel, Taufiq David, S.E., yang merespon perlu komunikasi bersama antara eksekutif dan legislatif soal proses pilwabup yang harus diisi. Sebab, hal ini merupakan win-win solution dari berlarutnya proses politik yang telah terjadi. ”Bila semua pihak telah satu persepsi kemungkinan semua tahapan dan proses politik dapat berjalan secara aman dan lancar,” terangnya.

Sekretaris DPC PDIP Lamsel ini melihat terhambatnya proses pengisian jabatan wabup lamsel lebih disebabkan karena multitafsirnya aturan yang diterjemahkan dari masing-masing pihak dalam memahami mekanisme yang telah ditetapkan undang-undang tersebut. ”Bila hal ini telah dilakukan, saya yakin persoalan ini akan segera ada jalan keluarnya,” ujarnya lagi.

Terpisah, Wakil Ketua DPRD Lamsel, Antoni Imam, S.E., mengatakan, solusi membangun komunikasi dengan bupati sebelumnya telah dilakuan DPRD. “Hanya saja ditengah perjalanan hal ini belum sempat dilakukan lantaran kesibukan bupati dalam satu bulan terakhir,”terangnya.

Rencana komunikasi ini, lanjut Antoni, akan dilakukan setelah bupati masuk kerja mengakhiri masa cutinya. ”Mudah-mudahan hal ini dapat segera dituntaskan sehingga semuanya bisa berjalan secara baik sesuai koridor hukum,” tutupnya. (Beny Candra)

Komentar»

No comments yet — be the first.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: