jump to navigation

Proses Pilwabup Makin Carut Marut Februari 6, 2009

Posted by 4riesibaran1 in Uncategorized.
Tags: , ,
trackback

KALIANDA – Proses pengisian jabatan Wakil Bupati (wabup) Lampung Selatan makin carut marut. Paska konsultasi yang dilakukan DPRD Lamsel dengan Departemen Dalam Negeri (Depdagri) Rabu (20/11) lalu, justru memunculkan persoalan baru yang membuat dewan setempat harus menyempurnakan Tata Tertib (tatib) pilwabup yang telah ditetapkan sebelumnya.

Dari konsultasi yang dilakukan dengan depdagri dan petunjuk turunan yang diberikan Gubernur Lampung, Tatib Pilwabup Lamsel harus merubah beberapa pointer penting terkait mekanisme pengisiannya. Hal ini tertuang dalam surat Gubernur Nomor 188.342/2673/03/2008 tentang Klarifikasi Keputusan DPRD tanggal 12 November 2008.

Wakil Ketua DPRD Lampung Selatan, Antoni Imam, S.E., menjelaskan, tatib yang mengalami perubahan yaitu yang tercantum dalam pasal 6 Bab V Tatib Pilwabup yang mengatur soal pengisian jabatan wabup. Dimana masing-masing parpol pengusung diwajibkan mengeluarkan 1 calon yang direkomendasikan. Selanjutnya rekomendasi yang dikeluarkan itu diserahkan kepada panitia pemilihan (panlih) DPRD untuk di verifikasi yang kemudian diserahkan kepada bupati untuk mengeluarkan 2 nama yang akan dipilih DPRD.

”Ketentuan itu merupakan hasil konsultasi terakhir yang dilakukan DPRD kepada depdagri disusul dengan surat dari Gubernur Lampung,” katanya.

Dengan demikian, adanya perubahan pointer itu membuat DPRD mau tidak mau harus melakukan paripurna untuk memplenokan penyempurnaan tatib yang telah dibuat tersebut. ”Hasil Rapat Panitia Musyawarah yang kita laksanakan tadi (kemarin-Red) menyepakati akan digelar paripurna pembentukan pansus tersebut Selasa besok (hari ini-Red),” ujar Antoni.

Dijelaskannya lagi, terjadinya perubahaan tatib pilwabup Lamsel selama ini hanyalah bersifat multitafsir. Sebab dalam aturan PP Nomor 49 yang mengatur pengisian jabatan wabup tidak menjelaskan secara rinci mekanisme pengisiannya. ”Yang tertulis dalam PP tersebut kalimat bupati hanya mengeluarkan 2 nama yang selanjutnya diserahkan ke DPRD untuk dipilih. Sedangkan soal penjaringan partai pengusung tidak diatur,” terangnya lagi.

Artinya, kata Antoni, setiap partai pengusung memiliki peluang untuk mengeluarkan nama calon masing-masing yang kemudian dikirimkan ke panlih untuk diverifikasi. ”Selama ini tatib yang lama hanya menjelaskan partai pengusung harus duduk 1 meja dan mengeluarkan 2 nama. Padahal hasil konsultasi tidak demikian,” katanya.

Sementara, Ketua Wakil Ketua Fraksi PKB, Heru Sahararita mengaku pasrah dengan hasil konsultasi tersebut. Bila hal itu telah menjadi ketentuan, maka harus diikuti. ”Untuk itu mau tidak mau kita harus ikuti mekanisme dan petunjuk yang telah diberikan dengan memparipurnakan pansus tatib wabup lagi,” tandasnya.

Golkar Bakal Keluarkan 2 Cawabup

Ngototnya Partai Golkar mengeluarkan lebih dari 1 cawabup berawal dari hasil konsultasi yang dilakukan DPRD dengan Depdagri. Pasalnya dari konsultasi yang dilakukan Depdagri sendiri memberi sinyalemen partai bisa mengeluarkan calon lebih dari 1 terkait dominasi suara yang ada di DPRD.

Mantan anggota Pansus Tatib Pilwabup, dari Partai Golkar, Drs. Hi Bastian Suyitno mengatakan, lebih dari 1 cawabup yang dikeluarkan Golkar merupakan hasil konsultasi yang dilakukan DPRD dengan depdagri sebelumnya. Tujuannya untuk memenuhi asas keadilan mengingat dominasi suara yang dimilikinya dalam parlemen.

”Depdagri merespon hal itu, dan mempersilahkan asalkan telah ditetapkan dalam kesepakatan yang dituangkan dalam rapat DPRD soal penentuan calon tersebut,” bebernya

Konsultasi tersebut, akhirnya dituangkan oleh Partai berlambang pohon beringin ini dengan mengeluarkan lebih dari 1 nama di DPRD yang kemudian ditetapkan dalam panmus dan sosialisasi tatib bersama parpol pengusung yaitu Partai Demokrat, PKB, PSI dan Golkar yang digelar di ruang kerja Ketua DPRD Lamsel, Hi. Sumadi, S. Sos, pada Jumat (21/11) lalu.

Manuver yang dilakukan Partai Golkar ini terang membuat 3 parpol pengusung lainya merasa dirugikan, dan menilai hal itu telah menabrak tatib pilwabup yang telah ditetapkan sebelumnya.

Ketua DPC PKB Lampung Selatan, Imam Subhi mengatakan, bila Golkar berani mengeluarkan lebih dari 1 calon berati tatib yang akan direvisi tersebut cacat hukum karena tidak diatur dalam UU Nomor 12 Tahun 2208 Revisi Otda dan PP 49 tahun 2008 yang mengatur petunjuk teknisnya.

”Perlu diingat dalam aturan tersebut masing-masing partai pengusung hanya mengeluarkan 1 calon, artinya tidak bisa lebih sebagaimana yang akan dilakukan Partai Golkar dengan alasan dominasi suara yang dimilikinya,” terang Imam.

Ia menambahkan, bila hal itu tetap dilakukan Golkar maka, 3 partai pengusung telah sepakat untuk menolak tatib yang akan disahkan tersebut nantinya.

Di sisi lain, Partai Demokrat yang juga merupakan partai pengusung pasangan Hi. Zulkifli Anwar dan Hi. Wendy Melfa, S.H., M.H., menyatakan pihaknya tetap bersandar pada payung hukum yang ada. Persoalannya adalah apakah payung hukum yang memayungi proses pemilihan wabub ini jelas atau tidak.

”Kalau melihat dari proses pilwabub yang terjadi di Lampung Selatan dan Lampung Tengah, saat ini sebenarnya tidak ada payung hukum yang jelas. Saya yakin semua pihak dalam hal ini partai pengusung mengalami kondisi yang sangat confuse (kebingungan-Red) dalam menyikapi persoalan ini,” terang Plt. DPD Partai Demokrat Lampung Pieter Tjikdin saat dihubungi via ponsel kemarin.

Karena itu, sebagai salah satu partai pengusung, Demokrat mengambil langkah menunggu dalam menyikapi proses pemilihan ini. Demokrat bersandar pada payung hukum. Namun, Sebelum ada payung hukum yang jelas, kita belum bisa menyikapi proses ini.

”Karena itu, meski Partai Golkar berniat mengusung 2 nama calon yang diartikan menabrak tatib oleh partai pengusung lainnya. Demokrat Lamsel akan saya perintahkan untuk menunggu kejelasan dari payung hukum yang ada. Sedangkan dalam menanggapi alasan Partai Golkar yang akan mengusung 2 nama calon adalah dalam rangka memenuhi unsur keadilan dimana partai tersebut memiliki jumlah kursi yang lebih banyak dibandingkan partai pengusung lainnya saya rasa tidak tepat. Jangan berpikir partai yang satu lebih besar dibandingkan partai yang lain. Ini adalah proses politik, ada kompromi. Dalam mengusung pasangan bang Zul dan Wendy kita tidak berbicara partai A lebih besar dari Partai B. Karena itu dalam proses pilwabub Lamsel ini juga jangan mengangkat terminologi demikian,” tandas Pieter. (Beny Candra/Edy Setiawan)

Komentar»

No comments yet — be the first.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: