jump to navigation

Pilwabup, KPUD Belum Bahas Konsultasi DPRD Februari 6, 2009

Posted by 4riesibaran1 in Uncategorized.
Tags: , ,
trackback

KALIANDA – Legalitas 2 kepengurusan partai pengusung yang menang dalam Pilkada Lampung Selatan tahun 2005 lalu, belum disikapi secara resmi oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) setempat. Alasannya, hingga kini KPUD hingga kini masih terfokus dalam memroses calon anggota legislatif yang ikut kontes dalam pemilihan umum tahun 2009.

Ketua KPUD Lamsel, Dwi Riyanto, S.E., saat dihubungi belum mau berkomentar banyak mengenai legalitas kepengurusan parpol pengusung pilkada Lamsel 2004 yaitu PKB dan PSI yang dikonsultasikan DPRD beberapa waktu sebelumnya. “Kita belum bisa fokus karena mengenai jawaban konsultasi ini bukan porsi saya melainkan anggota KPUD yang lain,” kilah Dwi.

Namun demikian, ia menjelaskan terkait persoalan konsultasi yang dilakukan DPRD tersebut, KPUD belum fokus karena semuanya masih terfokus dalam pilkada dan pencalegan pemilu 2009. ”Untuk menjawab konsultasi DPRD itu, nanti saja toh waktunya tidak perlu terburu-buru,” terangnya lagi.

Dihubungi terpisah, Anggota KPUD Lamsel, Dery Hendrian, S.IP., M.H., menjelaskan hal yang sama. Hingga kini pihaknya masih terfokus pada pencalegan pemilu 2009 karena masih melakukan tahap verifikasi.

Bahkan lanjut Dery, terkait konsultasi DPRD itu masih satu paralel dari hasil verifikasi pencalegan yang tengah dibahas. Bila legalisasi kepengurusan PKB telah diketahui finalnya. Maka dengan sendirinya di Lamsel PKB yang sah sesuai dengan PKB hasil penetaoan pencalegan oleh KPUD Lamsel.

”Sampai saat ini kita belum bisa jelaskan karena masih menunggu surat resmi dari KPU pusat, terkait legalitas kepengurusan PKB. Bila surat kita terima baru kita bisa putuskan,” bebernya.

Terkait konsultasi legalitas kepengurusan PKB, KPUD telah mendapat jawaban secara lisan dari KPU pusat. Namun ini bukan dijadikan hal yang mendasar karena belum ada surat resmi yang dikirimkan. “Hasil konsultasi yang dilakukan, KPU pusat mengakui kepengurusan PKB yang diketuai oleh Muhaimin Iskandar dan Lukman Edy. Tapi persoalan yang terjadi di Lampung terjadi dualisme kepengurusan yang sama–sama mengklaim pengurusan yang telah diakui oleh Muhaimin Iskandar dan Lukman Edi. Ini dilihat dari masing-masing kepengurusannya. Untuk itu, kita tunggu surat resmi saja dahulu dari KPU pusat,” urainya.

Demikian halnya dengan kepengurusan DPC PSI yang dikonsultasikan, Dery juga belum bisa memberi penjelasan resmi soal legalitasnya. Sebab sampai saat ini belum dibahas oleh KPUD. Hanya saja, bila hal ini berkaitan dengan proses pencalegan, maka legalitas kepengurusan PSI yang sedang kita proses ialah kepengurusan PSI versi Armi Basyuni.

“Sedangkan untuk konteks, pilwabup yang dikonsultasikan DPRD Lamsel. Persoalan ini kemungkinan akan dibahas secara mendalam dan akan dikaji ulang,” tandasnya.

Sebelumnya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lampung Selatan meminta penjelasan KPUD Lamsel, terkait munculnya dualisme kepengurusan pada partai pengusung pasangan bupati dan wakil bupati Lamsel dalam Pilkada 2005 lalu. Kedua partai tersebut ialah Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Serikat Islam (PSI).

Dalam Surat DPRD bernomor 170/43/II.01/2008 tersebut ditandatangani oleh Ketua DPRD Lamsel yang meminta KPUD untuk menjelaskan status legalitas 2 partai yang berhak merekomendasikan calon wakil bupati Lamsel, karena didalam tubuh partai tersebut terdapat sengketa internal kepengurusan.

Sebagaimana diketahui ditubuh DPC-PKB Lamsel terdapat 2 kepengurusan yang keduanya mengaku memiliki keabsahan yaitu PKB versi Thabrani dan Sekretaris Abdul Adib serta pengurus DPC PKB Lamsel yang diketuai oleh, Imam Subki dan Sekretaris Satiman. Sementara di tubuh PSI terdapat dualisme yaitu PSI yang diketuai oleh Dorojatun Rauf Ali-Sekretaris Hasbi Arsyad dan PSI yang diketuai oleh Armi Basyuni –Sekretaris Rosyati.

“Dengan adanya penjelasan resmi dari KPUD Lamsel kami berharap partai pengusung yang berhak merekomendasikan calon wakil bupatinya dapat segera dilakukan. Sehingga tidak menghambat proses pengisian jabatan wabup yang dilakukan DPRD Lamsel,” paparnya. (Beny)

Komentar»

No comments yet — be the first.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: