jump to navigation

Pilwabub Diangkat ke Diskusi Publik Februari 6, 2009

Posted by 4riesibaran1 in Uncategorized.
Tags: , ,
trackback

KALIANDA – Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Muhammadiyah Kalianda, Jumat (9/1) mengangkat persoalan pilwabup Lamsel dalam diskusi publik. Dengan tema Kekosongan wabub, quo vadis kepemimpinan Lamsel’. Dikusi menghadirkan dosen Hukum Tata Negara Universitas Lampung, Armen Yaser, S.H., M.H., dan diikuti oleh segenap civitas akademika STIH dan elemen masyarakat.

Dalam paparannya, Armen menjelaskan, pengisian wabup telah diatur secara jelas dalam UU Nomor 12 Tahun 2008 dan PP Nomor 49 Tahun 2008. ”Jadi dalam hal ini pengisian jabatan wabup mutlak harus dilakukan pemerintah kabupaten yang jabatannya tidak terisi dengan persyaratan yang diatur. Bukan hanya itu, dalam peraturan perundangan keberadaan wabup memiliki tugass dan fungsi sangat jelas. Selain sebagai pengganti kepala daerah yang berhalangan. Juga memiliki tugas koordinasi kerja di daerahnya termasuk dalam bidang keperempuanan dan anak.walaupn keberadaannya sebagai ban serep namun tugas yang dimiliki seorang weabup cukup jelas,” paparnya.

Selain itu, Armen juga menyarankan masyarakat dapat melakukan gugatan class action bila proses pengisian jabatan wakil bupati Lampung Selatan tidak terisi. Gugatan class action ini dilakukan bila proses politik yang seharusnya dapat berjalan ini terhambat, tambahnya

Demikian halnya soal konsultasi yang dilakukan dengan depdagri sebenarnya tidak perlu dilakukan. Sebab seluruh mekanisme telah secara jelas diatur. Ada di beberapa daerah seperti di Kabupaten Sekayu yang akan melaksanakan proses pemilihan wabupnya pada 21 Januari mendatang. Mereka tidak melakukan konsultasi ke depdagri karena telah diatur secara jelas.

“Hanya saja saat ini tinggal bagaimana kemauan dari berbagai stakeholder yang terkait untuk melaksanakan proses tersebut,” bebernya.

Bukan hanya itu, lembaga DPRD sebagai lembaga legislator dan pengendali di pemerintah di daerah, juga bisa menggunakan hak-haknya dalam pelaksanaan proses politik tersebut. Seperti hak angket, interplasi dan lainnya. Hanya saa proses ini harus telah dilaksanakan terlebih dahulu oleh DPRD yang notabenenya cerminan rakyat.

“Bila seluruh proses elah dilaksanakan oleh DPRD, maka mereka bisa mengawasi dan bertanya langsung kepada bupati terkait proses politik yang telah dilakukannya,” ujarnya lagi.

Syafrudin Husin, S.H., salah satu peserta diskusi menyarankan proses class action akan berlangsung berlaurut-larut dan cukup memakan waktu. Namun ia meminta bagaimana peran serta lembaga DPRD untuk ikut mempresruse proses politik sehingga terlaksana dengan baik.

”Partai–partai yang terdiri dari berbagai fraksi mestinya bersikap dengan proses ini karena berkaitan dengan kredibelitas lembaganya,” sarannya. (Beny Candra)

Komentar»

No comments yet — be the first.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: