jump to navigation

Parpol Pengusung Surati Bupati dan DPRD Februari 6, 2009

Posted by 4riesibaran1 in Uncategorized.
Tags: , ,
trackback

KALIANDA – Lambanya proses pengisian kekosongan jabatan wakil bupati Lampung Selatan, pascadisahkannya perda tatib pilwabup oleh DPRD Lamsel, menjadi pertanyaan tersendiri 2 partai pengusung pasangan H. Zulkifli Anwar dan Hi. Wendy Melfa, S.H., M.H., yang menang dalam Pilkada Lamsel 2005 lalu.

Karena tidak jelasnya pembahasan soal itu, masing-masing partai pengusung dalam Pilkada Lamsel 2005 lalu yaitu Partai Demokrat (PD) dan Partai Serikat Islam (PSI) menyurati Bupati Lamsel dan DPRD untuk segera memfasilitasi terselenggaranya pengisian jabatan wabup di Kabupaten Lamsel.

Ketua DPC Partai Demokrat Lamsel, Siti Farida, S.H., menuturkan pengisian jabatan Wabup di Lamsel harus sudah dilakukan karena tatib pilwabup telah dikirimkan DPRD kepada masing-masing parpol pengusung.

“Kami heran padahal, surat dari DPRD telah kami terima. Bahkan calon yang akan akan diusung untuk pengisian jabatan wabup telah disiapkan. Mengapa persoalan ini lamban disikapi,” kata Farida kemarin.

Ia mengatakan untuk memperjelas hal ini partai yang dipimpinnya telah mengirimkan surat kepada DPRD dan Bupati Lamsel untuk segera memfasilitasi pengisian wabup karena umumnya 4 partai pengusung telah memiliki calon yang akan diusung dalam pengisian wabup.

Surat bernomor: 219/DPC.PD/LS/IX/2008 tentang Keputusan DPRD Lamsel nomor 12/DPRD-LS/2008 tanggal 8 Agustus Tentang Pilwabup Lamsel tersebut meminta bupati untuk segera mengisi kekosongan jabatan wabup sebagaimana tertuang dalam amanat UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua UU Nomor 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Bukan hanya itu, surat DPC yang dikirimkan tertanggal 15 September lalu juga telah ditembuskan ke masing-masing stake holder pemerintahan, termasuk DPRD, gubernur hingga mendagri.

“Surat itu menjadi acuan kami untuk mendesak Bupati dan DPRD untuk segera memfasilitasi pengisian jabatan wabup Lamsel karena parpol pengusung telah memiliki calon yang akan diusungnya,” papar Siti Farida.

Demikian halnya dengan ketua DPC. PSI Lamsel, Army Basyuni yang meminta Bupati untuk konsisten dalam peran sertanya soal pengisian wabup. Karena peran pemerintah kabupaten sangat besar menyangkut kredibelitas pemerintahan di Lamsel.

“Sebagai partai pengusung kami telah menyiapkan calon yang akan diusung untuk mengisi jabatan Wabup. Untuk itu, kami berharap Bupati segera memfasilitasi hal ini,” ujar Army.

Seperti halnya dengan Partai Demokrat pengiriman surat kepada Bupati itu dilakukan 1 hari setelah surat partai demokrat masuk ke Pemkab dan DPRD. Demikianhalnya soal isi surat. Surat bernomor 058/DPC-PSI/LS/IX/2008 tanggal 16 September itu mengulas tentang perlunya peran serta eksekutif untuk mengisi lowongnya jabatan wabup Lamsel.

“DPRD telah mengirimkan tatib pilwabup kepada masing-masing parpol pengusung. Dan Parpol telah memiliki calon yang akan diusungnya. Tinggal peran serta pemkab lagi untuk memperlancar proses yang telah bergulir ini,” bebernya.

Secara terpisah Kepala Bagian Tata Pemerintahan Lamsel, Junaidi Sudrajat, S.H., mengaku belum mengetahui adanya surat dari parpol pengusung tersebut karena dirinya belum masuk kantor dari perjalanan dinsa luar selama sepekan.

Namun demikian, mengomentari soal surat tersebut, ia menyarankan sebaiknya parpol tidak terburu-buru meminta pemkab untuk memfasilitasi soal pilwabup. Sebab masih banyak proses yang belum di lalui DPRD dalam pengesahan tatib wabup sebelumnya.

“Ada beberapa proses yang belum dilalui DPRD dalam pengesahan tatib wabup dan hal itu harus dilakukan seperti jaring aspirasi masyarakat, konsultasi dengan Pemprov dan Depdagri untuk menjelaskan ranperda tatib wabup yang sedang dibahasnya. Beberapa hal itu tidak dilakukan, sehingga bisa memicu persoalan dikemudian hari,” bebernya.

Meskipun DPRD sebelumnya telah melakukan konsultasi ke Depdagri namun mereka tidak membahas tatib wabup. ”Konsultasi mereka tidak membahas isi tatib yang digodoknya melainkan hanya meminta pentunjuk soal pengisian,” tandasnya.

Demikian halnya di pemprov, mekanisme konsultasi ke pemprov tidak dilakukan DPRD, sehingga ada kesan terburu-buru. ”Sebaiknya dalam hal ini, kita menunggu hasil draf tatib yang telah dikirimkan tersebut. Agar bisa lebih diselaraskan hasilnya,” saran mantan Kabag Tapem Pemkab Tanggamus ini. (Beny Candra )

Komentar»

No comments yet — be the first.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: