jump to navigation

FM2LS Sikapi Berlarutnya Proses Pilwabup Februari 6, 2009

Posted by 4riesibaran1 in Uncategorized.
Tags: , ,
trackback

KALIANDA – Kalangan tokoh masyarakat Lampung Selatan mulai menyoroti tidak jelasnya proses pengisian jabatan wakil bupati yang hingga kini tidak jelas pelaksanaannya. Mereka meminta pengsian jabatan wakil bupati Lampung Selatan harus sudah dilakukan hingga akhir Januari mendatang, mengingat soal pengisiannya telah diatur dalam aturan yang ditetapkan.

Wakil Ketua Forum Musyawarah Masyarakat Lampung Selatan (FM2LS), Muchtar Husin, menilai kekosongan jabatan wabup di Lamsel harus diisi karena telah menjadi amanat konstitusi. “Tarik ulur tahapan pengsian jabatan wabup lamsel lebih didominasi oleh arogansi kekuasaan sehingga proses tersebut terkatung-katung,” katanya diwakili sejumlah pengurus FM2LS usai melakukan musyawarah menyikapi berlarutnya proses pilwabup Lamsel.

Musyawarah tersebut diikuti oleh sejumlah tokoh masyarakat dan pemuda lamsel, Abdul Kadir, Ketua STIH Muhammadiyah Kalianda, Jenggiskhan Haikal, S.H., dan tokoh pemuda Zakaria Anwar.

Dikatakan mantan wakil bupati Lamsel ini ketentuan dan mekanisme pengisian jabatan wabup telah secara jelas diatur dalam UU, lalu mengapa pelaksanaannya dibuat sulit. ”Kita tahu semua mekanisme telah diatur dalam peraturan lalu mengapa semuanya serba dipersulit,” ujarnya.

Berlarutnya proses politik yang terjadi justru telah membuat situasi Lamsel jadi tidak kondusif, karena proses ini telah banyak dinantikan oleh masyarakat. ”Sebaiknya eksekutif dan legislatif segera merealisasikanya karena masyarakat menunggu,” terangnya.

Tokoh masyarakat Kalianda, Abdul Kadir menilai berlaurutnya proses pengisian jabatan wabup Lamsel, disebabkan adanya pihak-pihak tertentu yang sengaja tidak menginginkan jabatan tersebut diisi. Ini terindikasi dari setiap tahapan yang telah dibentuk oleh DPRD tidak pernah sejalan dengan keinginan eksekutif. ”Hal ini harus disadari secara penuh karena justru akan menjadi preseden buruk bagi lembaga pemerintahan,” terangnya.

Meskipun tidak ada sanksi bagi yang tidak menjalankan amanat konstitusi ini, namun risiko sanksi moral dari masyarakat akan tetap ada. ”Ini akan berpengaruh terhadap track record pemerintah kabupaten bila proses ini dibiarkan berlarut,” tandasnya.

Berkaitan dengan hal itu, FM2LS dalam waktu dekat akan memberikan masukan kepada pemkab, terkait pengisian jabatan wabup di Lamsel. ”Kita akan dukung penuh upaya pemkab dan DPRD untuk melaksanakan proses ini karena akan melancarkan proses pemerintahan di daerah,” tegasnya. (Beny Candra)

Komentar»

No comments yet — be the first.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: