jump to navigation

Eksekutif Tidak Hambat Proses Pilwabup Februari 6, 2009

Posted by 4riesibaran1 in Uncategorized.
Tags: , ,
trackback

KALIANDA – Terkatung-katungnya proses pengisian jabatan wakil bupati Lampung Selatan mulai menimbulkan persepsi sendiri bagi kalangan anggota DPRD Lampung Selatan. Mirisnya terhambatnya proses ini dinilai mereka lebih disebabkan tidak ada keinginan kuat dari eksekutif untuk mengisi kekosongan jabatan tersebut.

Hal itu dikatakan Sekretaris Fraksi Partai Amanat Nasional, Bejo Susanto, S.Ag yang berpendapatan terhambatnya proses telah sengaja dilakukan eksekutif. Terbukti hingga tahapan pendaftaran pilwabup yang tinggal dilakukan oleh 4 parpol pengusung kepada eksekutif telah ditolak tanpa alasan jelas.

”Bila tahapan ini segaja dihambat sama saja saudara bupati telah membunuh demokrasi di Lampung Selatan,” terang Bejo Senin (29/12) kemarin.

Ia melihat proses yang terjadi saat ini merupakan hasil ”main mata” antara Bupati dan ketua DPRD yang sengaja mengulur-ulur proses ini sehingga dalam pembuatan tatib saja sampai diulang hingga 4 kali.”Bila ini tidak ada unsur sengaja diperhambat mungkin setiap tahapan yang telah disusun DPRD telah berjalan hingga proses pengisian jabatan cawabup,” tambahnya.

Setali tiga uang dengan Bejo, Syahidan anggota DPRD dari Fraksi PKB menilai pengisian jabatan pilwabup harus segera disisi karena merupakan bagian dari proses demokrasi. Ia mengatakan dilantiknya Bupati Lamsel, Hi Wendy Melfa, SH, MH sebagian bupati karena adanya UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang revisi terbatas pemerintahan daerah.”Bila tahapan ini telah dilakukan lalu mengapa tahapan pengisian jabatan Pilwabup justru diulur-ulur sama Bupati,” ungkapnya.

Ingat, lanjutnya Syahidan, ”Berhasil atau tidaknya pengisian jabatan wabup di Lamsel semuanya ditangan bupati sebab bila mengikuti amanat UU proses harus sudah jalan,”ketusnya.

Ia juga menilai keberhasilan pengisian jabatan wabup di Lamsel yang dilakukan pemerintah kabupaten akan menjadi catatan sejarah berbagai elemen masyarakat karena berkaitan dengan proses demokrasi yang berjalan di daerah

Mantan Ketua Badan Kehormatan DPRD Lamsel ini juga meminta 4 parpol pengusung harus ikut mempresure berjalanya proses pilwabup. Ini mengingat kredibelitas parpol pengusung jua ikut dipertaruhkan kepada masyarakat.”Mereka udah ajukan calon, sebaiknya parpol pengusung tersebut tidak diam saja atas berlarutnya proses ini,” ungkapnya.

Sementara Wakil Ketua Panlih DPRD Lamsel, Antoni Imam, SE terkait soal Pilwabup akan terus dilakukan prosesnya mengingat telah menjadi ketentuan UU. Untuk itu dalam waktu dekat DPRD akan mengajak eksekutif untuk melakukan konsultasi bersama ke Depadgari terkait pengisian Pilawbup serta tatib yang telah dibahas sebelumnya.”Kita ingin tegaskan ke Depdagri secara bersama tekait penggunaan tatib yang akan digunakan dalam pengisian proses pilawbup ini.

”Adanya konsultasi bersama ini diharapkan eksekutif dan legislatif bisa satu persepsi soal pengisian pilwabup di Lamsel karena aturan yang digunakan akan jadi jelas,” ujarnya.(Beny Candra)

Komentar»

No comments yet — be the first.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: