jump to navigation

DPRD-Bupati Sepakati Aturan Pilwabup Februari 6, 2009

Posted by 4riesibaran1 in Uncategorized.
Tags: , ,
trackback

KALIANDA-Bupati Lampung Selatan dan DPRD setempat akhirnya mengambil kata sepakat untuk berpedoman hukum pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang revisi Terbatas Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dalam mengawal jalannya Pemilihan Wakil Bupati Lampung Selatan. keputusan ini diambil dalam rapat yang digelar di ruang kerja Bupati Hi Wendy Melfa SH MH bersama pimpinan DPRD dan Ketua-ketua Fraksi Senin (2/2) kemarin.

Selain Bupati Wendy Melfa, rapat juga dihadiri oleh Asisten Tata Praja H. Alfi Asha SH dan Sekretaris DPRD Lamsel Thoharuddin SH. sedangkan dari unsur legislatif masing masing dihadiri oleh Ketua DPRD Sumadi S.Sos, 2 orang Wakil Ketua yaitu Drs. Irwan dan Antoni Imam serta ketua-ketua fraksi dan anggota dewan lainnya seperti Hidarsel SE, Arifin Tiang Negara SH, Hendri Rosadi SH, Taufik David SE, Hazizi SE, Azmi Aziz SE, Heru Sahararita, Ali Hasan Ibrahim, M. Taufik S.Sos dan Hi. Komiruddin Lc. Selain mereka terdapat juga 2 akademisi Universitas Lampung yaitu Ari Darmastuti MA dan DR. Yuswanto SH, MH yang dimintai pendapatnya terkait persoalan Pilwabup Lamsel.

Rapat antara bupati Lamsel dan pimpinan dewan menghasilkan keputusan yang dalam waktu cepat untuk dilaksanakan agar Pilwabup Lamsel dapat terlaksana dengan baik, demokratis dan kondusif. Beberapa poin dimaksud antara lain DPRD Lamsel akan langsung menggelar Rapat Panitia Musyawarah untuk menetapkan jadwal Rapat Paripurna penyempurnaan Tatib Pilwabub yang dipastikan akan merujuk kepada Undang-undang nomor 12 tahun 2008 dan mengenyampingkan surat-surat dari Mendagri maupun Pemrov Lampung. Ini diartikan, DPRD akan menggunakan tata tertib awal dimana gabungan partai politik menyerahkan usulan 2 nama calon kepada bupati untuk disampaikan kepada DPRD.

Disatu sisi, pihak eksekutif dalam hal ini bupati Lampung Selatan akan mengundang ke-4 pimpinan partai politik pengusung pasangan Hi. Zulkifli Anwar-Hi. Wendy Melfa SH MH untuk duduk satu meja membuat kesepakatan agar ke-4 parpol pengusung hanya mengusulkan 2 nama calon wakil bupati.

Usai rapat, Menurut DR. Yuswanto SH, MH yang merupakan Ahli Hukum Tata Negara Universitas Lampung, dalam menyikapi persoalan pemilihan wakil bupati Lampung Selatan, hendaknya semua pihak yang berkepentingan berpedoman hukum pada Undang-Undang dalam hal ini UU nomor 12 tahun 2008 pasal 26 ayat 4. Pasal tersebut berbunyi untuk mengisi kekosongan jabatan wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang berasal dari partai politik atau gabungan partai politik dan masa jabatannya masih tersisa 18 (delapan belas) bulan atau lebih, kepala daerah mengajukan 2 oran calon wakil kepala daerah berdasrkan usul partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calonnya terpilih dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk dipilih oleh rapat paripurna,. Untuk persoalan pilwabub Lamsel jelas semangat undang-undangnya adalah gabungan partai politik. Karena pada saat itu, terpilihnya Hi. Zulkifli Anwar dan Hi. Wendi Melfa SH MH sebagai bupati dan wakil bupati merupakan usulan dari gabungan partai politik. Jadi gabungan partai politik mengusulkan 2 nama kepada bupati untuk diajukan ke DPRD, ujarnya dihadapan para anggota dewan dan Bupati.

Lebih lanjut ia menjelaskan, jika keempat parpol dalam hal ini partai Golkar, PKB, Partai Demokrat dan PSI masing-masing mengajukan calon, itu tidak masalah, tetapi tetap yang keluar dari gabungan ke-4 parpol tersebut untuk diusulkan kepada bupati adalah 2 nama calon wabup. Jadi terjemahan dari undang-undang itu jelas, kalo hanya partai saja yang mencalonkan berarti partai itu saja, kalo gabungan partai yang mencalonkan logika hukumnya adalah gabungan partai itu yang mengusungnya, tambah Ketua Program pasca Sarjana Fakultas Hukum Unila ini.

Sementara, Pakar Ilmu Politik Fisip Unila Dra. Ari Darmastuti MA mengatakan dalam pandangannya bahwa proses pilwabup merupakan proses politik. Wakil bupati merupakan jabatan politik, proses kelahirannya berasal dari lembaga politik. kalau begitu saya bertanya, lembaga politik manakah yang berwenang mengusung wakil bupati ini? terangnya. secara serentak, seluruh anggota DPRD Lamsel yang berada diruangan tersebut menjawab partai politik.

Kalau begitu, dalam penafsiran ilmu politik saya, harus dikembalikan kepada partai politik yang bersangkutan dalam hal ini gabungan partai politiknya. Jadi jangan dibenturkan dengan bupati yang pada saat ini kedudukannya dalam undang-undang sebagai administrator pemerintahan. Bupati jelas tidak memiliki kewenangan untuk menentukan siapa calon wakil bupati yang diusulkan. Kalau sampai ini terjadi, maka bupati melakukan politisasi, tegas Ari

Ketua DPRD Lamsel Hi. Sumadi S.Sos kepada koran ini menjelaskan bahwa lembaga yang dipimpinnya sore kemarin langsung menggelar Rapat Musyawarah yagn dihadiiri oleh pimpinan dan para ketua-ketua fraksi. Hasilnya, DPRD Lamsel Selasa besok (hari ini-red) akan menggelar Rapat Paripurna pembentukan Panitia Khusus sekaligus melakukan penyusunan tata tertib baru yang berpedaman pada undang-undang nomor 12 tahun 2008 pasal 26 ayat 4 dan mengenyampingkan surat mendagri dan provinsi dalam penyusunannya, terang Sumadi

Ditanyai apakan tatib sebelumnya akan dicabut atau tidak, Sumadi menjawab bahwa secara pribadi dirinya menginginkan dicabut dan dibuat tata tertib terbaru. Kalau bahasanya disempurnakan, rasanya tidak pas, karena jelas bertentangan dengan undang-undang, tandasnya. (Edy Setiawan)

Komentar»

No comments yet — be the first.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: