jump to navigation

Pilwabup Lamsel Kedaluwarsa Maret 4, 2009

Posted by 4riesibaran1 in Uncategorized.
Tags: , , ,
trackback

Syamsurya Ryacudu

——————–

Gubernur Lampung

POLEMIK hasil Pemilihan Wakil Bupati Lampung Lampung Selatan memunculkan beberapa tafsir. Namun, Gubernur Lampung Syamsurya Ryacudu menegaskan kembali bahwa prosesi pemilihan oleh anggota DPRD Lamsel itu sudah kedaluwarsa.

——————–

Suatu proses demokrasi yang cukup mendasar, yakni pemilihan wakil bupati Lampung Selatan, digelar dengan perbedaan pemahaman dasar hukum yang mencolok; khususnya soal tafsir terhadap Undang-Undang Nomor 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 35 Ayat (2) yang menyebut, “Jika terjadi kekosongan jabatan wakil kepala daerah yang sisa masa jabatannya lebih dari 18 bulan, kepala daerah mengusulkan dua calon untuk dipilih dalam rapat paripurna DPRD berdasar pada usul parpol atau gabungan parpol pengusung dalam pilkada.”

Setidaknya, ada tiga tafsir yang beredar dan masing-masing memiliki pendukung kuat. Kelompok penafsir pertama adalah yang menyatakan tenggat 18 bulan itu sejak pelantikan bupati pengganti. Kedua, sejak dimulainya pembahasan tata tertib pemilihan. Ketiga, sejak pelaksanaan pemilihan di DPRD. Semua tanggal itu dihitung mundur 18 bulan dari tanggal pelantikan bupati dan wakil bupati terpilih pada pemilihan kepala daerah (pilkada) definitif sebelumnya.

Dalam kasus Pilkada Lamsel, jika tafsir pertama dan kedua yang berlaku, terpilihnya Risman Sesunan sebagai wakil bupati Lamsel adalah sah. Namun, jika tafsir ketiga yang dinyatakan benar, DPRD Lamsel melakukan pesta demokrasi pada 23 Februari lalu adalah sia-sia.

Beredarnya banyak tafsir yang mengarah kepada kebenaran tafsir ketiga membuat Gubernur Lampung menjadi tumpuan kesalahan. Terlebih dengan pernyataan Syamsurya di media massa sehari setelah pemilihan yang seakan menolak hasil pemilihan itu.

Untuk menjawab kejelasan proses Pilwabup Lampung Selatan tersebut, wartawan Lampung Post Heri Wardoyo, Iskandar Zulkarnain, Sudarmono, Widodo, Zulkarnain Zubairi, dan Zainuddin mewawancarai Gubernur Lampung Syamsurya Ryacudu di Hotel Sheraton Lampung, Sabtu (1-3). Syamsurya berbicara panjang lebar soal pilwabup Lamsel, pemekaran daerah, hingga proses hukum Pemilihan Bupati Lampung Utara. Berikut petikannya.

Tentang pemilihan wakil bupati Lampung Selatan yang masih belum jelas keabsahannya. Tafsir mana yang akan dipakai Gubernur atau Depdagri?

Soal tafsir, itu sebenarnya sudah sangat terang. Ini dijelaskan dalam undang-undang dan dikuatkan Mendagri melalui Dirjen Otonomi Daerah yang menjelaskan kepada saya dengan gamblang: Tenggat 18 bulan yang disebut dalam undang-undang itu adalah dihitung mundur dari tanggal habisnya masa jabatan kepala daerah definitif yang berhalangan.

Jadi, hitung saja tanggal pelantikan pasangan Zulkifli Anwar-Wendy Melfa (berakhir 5 Agustus 2010), ditambah lima tahun masa jabatan, dikurangi 18 bulan. Artinya, waktu 18 bulan itu adalah waktu pemilihan dan menghasilkan wakil bupati terpilih (atau 4 Februari 2009). Jelas, kan?

Itu artinya Pemilihan Wakil Bupati Lampung Selatan Senin lalu itu kedaluwarsa?

Anda bisa artikan sendiri, kan?

Yang menjadi sorotan di masyarakat, Anda sebagai gubernur yang notabene perpanjangan pemerintah pusat seolah tidak mengingatkan soal tenggat yang terlampaui.

Sorotan itu tidak benar. Sejak jauh-jauh hari, saya sudah mengingatkan Bupati Lampung Selatan, Wendy Melfa, maupun DPRD Lampung Selatan agar memperhatikan batas waktu 18 bulan itu; baik melalui telepon maupun bertemu langsung. Saya juga sudah tiga kali mengirim utusan. Saya kirim Asisten I Sekprov Akmal Jahidi bertemu Bupati dan DPRD. Anda boleh cek ke Bupati Wendy maupun ke DPRD Lamsel.

Memang, secara legal formal saya tidak membuat surat resmi dalam mengingatkan batas waktu itu. Sebab, itu bukan tugas administratif yang harus dilakukan secara formal. Jadi, kalau orang menyalahkan saya karena dinilai membiarkan suatu pemilihan yang sia-sia, ya silakan saja. Yang pasti, saya telah melakukan langkah-langkah yang jelas.

Nasi sudah menjadi bubur. Apa kelanjutan dari kasus Pilwabup Lamsel ini?

Nah, ini kesempatan saya meluruskan berita yang dilansir media massa, termasuk Lampung Post, sehari setelah pemilihan itu. Judul berita itu cukup mengagetkan saya. Bunyinya, “Gubernur Menolak Risman”. Nah, ini yang tidak benar.

Saat para wartawan menanyakan proses selanjutnya dari hasil Pilwabup itu, sama sekali saya tidak menyatakan menolak Risman. Saya hanya mengatakan pemilihan itu telah lewat waktu sesuai dengan undang-undang. La, kok beritanya dibuat seperti itu.

Soal kelanjutannya?

Ya, untuk memutuskan sesuatu yang saya nilai krusial, saya selalu berkoordinasi dengan Mendagri. Soal Pilwabup Lampung Selatan ini, hasilnya sudah saya kirim ke Depdagri. Tentu dengan pengantar yang menjelaskan apa adanya dari apa yang terjadi di lapangan. Selanjutnya, silakan Mendagri yang menyimpulkan dan memberi penilaian. Saya sebagai gubernur memang tidak mempunyai hak memutuskan itu. Saya hanya fasilitator yang menyampaikan kepada Mendagri.

Soal pernyataan Anda bahwa Gubernur tidak akan memproses hasil Pilkada Lamsel tempo hari?

Saya kira itu pendengaran wartawan yang salah mengartikan. Yang saya katakan adalah Mendagri tidak akan memproses hasil pilwabup jika tidak memenuhi semua aturan yang berlaku, yakni undang-undang. Itu saya jelaskan kepada wartawan karena saya melihat ada yang telah dilanggar oleh penyelenggara pemilihan wabup tersebut. Yakni, soal tenggat yang sudah melewati ketentuan.

Agar Anda ketahui, gubernur tidak memiliki kewenangan menyatakan hasil pilwabup itu sah atau tidak. Semua saya serahkan ke Mendagri.

Kalau Pilwabup Lampung Tengah?

Kalau itu tidak ada masalah. Sebab, tenggat 18 bulan seperti yang diamanatkan undang-undang tidak dilanggar. Kalau tidak keliru, Lampung Tengah itu April (batas akhir pemilihan wakil bupatinya).

Ada beberapa pihak yang menghubungkan langkah Anda soal Wabup Lamsel ini bermuatan politis karena Anda orang Partai Golkar.

Sama sekali saya tidak dipengaruhi unsur-unsur itu. Saya sudah tidak lagi sebagai ketua Dewan Penasihat Partai Golkar. Saya juga tidak dipengaruhi pihak-pihak yang berkepentingan. Saya hanya mengambil langkah sesuai dengan peraturan dan keterangan resmi Mendagri.

Kira-kira, kebijakan apa yang akan diambil Mendagri?

Saya tidak tahu. Tetapi, untuk Anda ketahui, bahwa Mendagri tegas dalam mengambil kebijakan soal ini. Mendagri bahkan mengatakan kepada saya, jika ada masalah dalam hal ini, lemparkan saja ke Depdagri.

Berarti Lampung Selatan bakal tidak ada wakil bupati sampai 18 bulan ke depan?

Bisa, iya, bisa tidak. Sebab, itu juga ada yang menghendaki.

Ke soal bupati Lampung Utara. Sampai di mana prosesnya kini?

Kini masih dalam proses hukum di MA. Saya tidak tahu perkembangannya secara detail. Sebab, Mendagri juga berpesan kepada saya agar tidak mencampuri urusan hukum. Maka, saya konsentrasi kepada menjalankan birokrasi di Kabupaten Lampung Utara.

Bagaimana perjalanan birokrasi di Lampung Utara tanpa bupati definitif?

Berjalan dengan baik. Saya lihat dan saya tanyakan juga kepada pelaksana tugas, Pak Rustam Effendy, semua berjalan baik tidak ada hambatan berarti. Dia juga enjoy menjalankan tugas di sana.

Tetapi, bagaimana dengan kebijakan-kebijakan yang bersifat strategis. Apakah tidak terhambat?

Tidak. Pak Rustam sebagai pelaksana tugas (plt.) bupati memang memiliki keterbatasan dalam mengambil kebijakan strategis. Namun, saya yang mendapat mandat sebagai penjabat bupati Lampung Utara, kewenangannya sama dengan bupati definitif. Jadi, tidak ada masalah.

Anda sendiri mengurusi provinsi, apakah tidak terhambat dalam mengambil kebijakan strategis Lampura?

Kerja Pak Rustam di Lampung Utara itu sama dengan kerja bupati definitif. Hanya, secara administratif, kebijakan strategis hanya boleh diputuskan atau ditandatangani bupati definitif. Dan pada waktu peralihan ini, kewenangan itu ada pada saya. Maka, saya memang bertambah beban kerja: Makin banyak berkas yang harus saya tanda tangani, umpamanya untuk kebijakan strategis di Lampung Utara.

Kita pindah ke soal daerah pemekaran. Bagaimana perjalanan tiga kabupaten terbaru di Lampung?

Semua sudah selesai, tinggal menunggu peresmian. Kalau bahasa Mendagri, tinggal tunggu hari baik. Yang pasti, tidak bisa di bawah tanggal 5. Maksudnya, menunggu waktu Mendagri. Sebab, tanggal 4 Presiden mau datang ke Lampung.

Siapa yang akhirnya ditunjuk sebagai penjabat bupati di Pringsewu, Tulangbawang Barat, dan Mesuji?

Itu tidak bisa saya sebutkan sekarang. Yang pasti, Depdagri sudah membuat surat keputusannya dan sudah fixed. Kabar beberapa hari lalu, saya ditelepon Direktur Jenderal Otonomi Daerah Depdagri, Sojuangan Situmorang. Dirjen menanyakan apakah masih ada perubahan soal penjabat bupati dan pejabat-pejabat lain. Itu karena surat keputusan (SK) sudah berada di meja untuk ditandatangani. Lalu, saya katakan tidak dan sudah fixed.

Terdengar bahwa ada penolakan calon penjabat bupati dan tarik-menarik.

Kalau usulan-usulan, itu memang ada. Tetapi, kalau penolakan tidak ada. Beberapa hari lalu, saya bertemu dengan beberapa tokoh adat yang konon akan menolak, ternyata mereka mendukung. Saya katakan kepada mereka bahwa saya kirim orang-orang terbaik.

Ada upaya intervensi bupati kabupaten induk?

Saya kira itu hanya keinginan. Sebab, ketika nantinya penjabat bupati sudah ditetapkan, status mereka sama. Unsur kepentingannya ke depan lebih intens ke gubernur.

Pada pemekaran Kabupaten Pesawaran, ada satu item persyaratan yang ternyata “kebohongan” panitia, yakni soal lokasi calon perkantoran yang fiktif atau belum klir.

Itu sebenarnya bukan fiktif, melainkan ada permainan pengusaha sehingga harga dinaikkan terlalu tinggi. Akhirnya, lokasi kantor dipindahkan.

Itulah kondisi Indonesia kini. Pemekaran yang dilakukan didorong kepentingan politik yang amat kental. Itu lebih pada keinginan orang-orang dengan mendesak wakil rakyat di DPR, DPRD, dan pejabat lain.

Padahal, kalau keinginan Presiden dan Depdagri, pemekaran untuk sementara harus dihentikan. Masalahnya, itu sulit dihentikan karena gelombang tekanan begitu deras sehingga pejabat-pejabat eksekutif tidak mungkin bertahan di-fait accompli dengan rakyat.

Anda bisa bayangkan. Misalnya, suatu daerah kabupaten di Lampung minta pemekaran. Orang-orang ini menggalang massa lalu mendesak DPRD kabupaten untuk menyuarakan. Sebagai wakil rakyat, mereka pasti mendengar dan akhirnya setuju. Lalu, kalau DPRD sudah setuju, tidak mungkin bupati menolak. Lalu, DPRD provinsi didesak, dan setuju. Maka, tak mungkin gubernur menolak. Dan seterusnya. Itu ibarat bola panas, mana ada yang berani menahan. Mungkin, satu yang cukup tegas adalah kasus pemekaran provinsi Tapanuli di Sumatera Utara yang sampai mengorbankan Ketua DPRD.

Ada penilaian, 65 persen daerah pemekaran di Indonesia gagal. Dari empat kabupaten pemekaran di Lampung, apakah Anda melihat ada yang masuk angka 65 persen itu?

Mudah-mudahan tidak. Tetapi, semua pihak harus mewaspadai. Pesawaran, misalnya, jika dalam dua periode masa jabatan penjabat bupati tidak berhasil memilih bupati definitif, bisa dicabut. Kalau Pringsewu saya pikir tidak masuk angka itu.

Pak Gubernur. Jabatan Anda tinggal sekitar tiga bulan lagi. Apa yang Anda rasakan menjalankan birokrasi Provinsi Lampung?

Saya merasa belum berhasil. Banyak sekali kendala untuk melakukan percepatan pembangunan. Ini karena waktu saya hanya satu tahun. Banyak sekali yang belum dapat saya kerjakan.

Apa kendalanya?

Sumber daya manusia. Itu yang paling parah. Tetapi, mungkin karena masa jabatan saya yang pendek sehingga sulit menempatkan pejabat yang loyal secara lahir batin.

Kalau sudah tidak jadi gubernur, apa yang akan Anda lakukan?

Ya, mengalir saja, lah. Saya kira banyak hal yang bisa kita temukan di dunia ini jikan kita terus bergerak. ***(lampungpost)

About these ads

Komentar»

No comments yet — be the first.

Berikan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

%d blogger menyukai ini: